Sebelum Dipecat Saat Rapat, Purbaya Beberkan Dugaan Permainan Pajak dan Omongan Pengusaha China

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah persoalan yang menurutnya masih terjadi dalam pemungutan pajak dan Bea Cukai. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Senin (14/9/2026). Dalam pemaparannya, Purbaya mengatakan pemerintah belum akan terburu-buru menerapkan sejumlah pajak baru. Menurutnya, kondisi daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan untuk menunda penerapan pajak tersebut hingga waktu yang dinilai lebih tepat. Ia mengatakan pemerintah juga akan lebih dulu memperbaiki kinerja aparat perpajakan dan Bea Cukai, terutama untuk mencegah kebocoran penerimaan negara. "Jadi yang bocor-bocor saya cegah itu. Itu aja udah menaikkan seperti itu, dan itu pun belum sempurna," ujar Purbaya. Purbaya kemudian menyinggung persoalan yang menurutnya terjadi pada sejumlah perusahaan asal China yang beroperasi di Indonesia. Ia menyebut terdapat sekitar 40 pabrik baja China yang beroperasi di Indonesia dan menurutnya persoalan perpajakan di perusahaan-perusahaan tersebut perlu diperiksa. "Jadi pajak, Bea Cukai, masih ada yang main. Contohnya ya, ada 40 pabrik baja Cina di sini yang beroperasi utamanya case by case. Jadi bayar pajaknya sepersekiannyalah," katanya. Menurut Purbaya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persaingan yang tidak adil bagi pengusaha domestik karena pengusaha dalam negeri disebutnya membayar pajak secara penuh. "Karena itu persaingannya nggak cukup fair untuk pengusaha domestik. Pengusaha domestik bayar penuh, dia nggak bayar, case by case, uangnya lari ke luar negeri," ujarnya. Purbaya Pertanyakan Kinerja Pegawai Pajak Purbaya juga menceritakan pengalamannya ketika memerintahkan pegawai pajak melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dimaksud. Ia mengatakan perintah tersebut tidak dijalankan oleh pegawai pajak. "Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun nggak diperiksa. Jadi dari situ saya gampang nyimpulinnya, pasti mereka main sebagian ya," katanya. Purbaya kemudian mengaku melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi, termasuk Pulogadung. Menurut dia, dari pemeriksaan tersebut ditemukan persoalan pajak yang dinilainya cukup besar. Ia menyebut satu perusahaan setidaknya memiliki kewajiban pajak sekitar Rp200 miliar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Namun, menurut Purbaya, apabila pemeriksaan dilakukan dengan tekanan dan aturan yang lebih ketat, nilainya bisa mendekati Rp1 triliun untuk satu perusahaan. "Setelah kita periksa, pajaknya harusnya saya bisa mereka punya utang ke saya minimal 200 miliar, tapi kalau di lebih tekan lebih kencang lagi, aturan lebih ketat, itu mendekati 1 triliun rupiah satu perusahaan," ujarnya. Purbaya mengatakan upaya tersebut akan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang lebih adil bagi pengusaha domestik. Menurutnya, kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan industri baja dalam negeri dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Beberkan Omongan Pengusaha Dalam rapat tersebut, Purbaya juga mengungkapkan adanya ucapan dari pihak perusahaan yang menurutnya menghina Indonesia. Ia mengatakan pihak perusahaan tersebut mempertanyakan kepatuhan terhadap peraturan Indonesia karena menganggap praktik pembayaran dapat menyelesaikan persoalan. "Nggak ada gunanya kita ikutin peraturan Indonesia, orang Indonesia nggak akan bisa berubah, dibayar selesai," kata Purbaya, mengutip ucapan yang disebutnya berasal dari pihak perusahaan. Purbaya menilai ucapan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap Indonesia. "Itu kan menghina kita, Pak. Kita akan hantam yang gitu-gitu," ujarnya. Ia menegaskan tidak akan berkompromi terhadap praktik yang menurutnya merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak adil. Rapat Terhenti Setelah Purbaya Ditelepon Mensesneg Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya sebelum rapat kerja bersama Komite IV DPD RI berakhir. Di tengah rapat, muncul informasi bahwa Purbaya mendapat telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang meminta dirinya menuju Istana. Rapat kemudian dihentikan dan Purbaya meninggalkan lokasi. Beberapa jam setelah itu, Presiden Prabowo Subianto disebut resmi mengganti Purbaya dari posisi Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Baca Berita Lengkap : https://bengkulu.tribunnews.com/ Editor Video: Muhammad Maulana Ahmad Al H Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Baca berita di ------- http://bengkulu.tribunnews.com/ Follow Instagram ---------   / tribun_bengkulu   Like fanspage ---------   / tribunbengkulu