Bandul Hukum Bergeser ke Politik, Gibran akan Dimakzulkan? | Tutur PoV

TUTUR.co.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (N.O.). Namun, putusan ini menyisakan pertanyaan penting mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden dan proses verifikasi yang dilakukan KPU. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan kelulusan SLTA atau sederajat. Jika proses hukum di MK telah berakhir, apakah persoalan ini juga harus berhenti? Atau justru kini saatnya DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menguji persoalan tersebut? Peneliti Senior SMRC, Saidiman Ahmad mengulas bagaimana putusan MK membawa persoalan ini dari ranah hukum ke ranah politik. Mulai dari tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu, legitimasi dan kepercayaan publik, hingga peluang penggunaan mekanisme konstitusional terkait wacana pemakzulan Gibran. Di tengah perdebatan mengenai batas hukum dan tanggung jawab politik, sejauh mana temuan dalam putusan MK dapat ditindaklanjuti? Dan mampukah demokrasi memastikan bahwa persyaratan pencalonan dijalankan secara transparan dan akuntabel? Tutur PoV mengupas putusan MK dan konsekuensi politiknya bersama Saidiman Ahmad. Simak sampai akhir! #TuturPoV #PutusanMK #Gibran #SaidimanAhmad #PemakzulanGibran #MahkamahKonstitusi #KPU #PolitikIndonesia #Demokrasi #TuturTV #TuturMediaDigital === Kamu juga bisa mengunjungi media sosial Tutur Media Digital: Instagram:   / tuturmediadigital   TikTok:   / tuturmediadigital   X: https://x.com/tuturmedia Youtube:    / @tuturtvmedia   Facebook: https://www.facebook.com/share/17m5ob...