Dampak UU HKPD terhadap Kabupaten Cirebon | Arah Baru Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah!

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan landasan utama desentralisasi fiskal di Indonesia. UU HKPD menyempurnakan dan menggantikan kerangka lama (UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009) guna menciptakan alokasi sumber daya nasional yang adil, transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui 4 pilar utama reformasi fiskal, UU HKPD mengatur penguatan *local taxing power*, pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja, peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta penyelarasan kebijakan fiskal nasional. Video ini mengulas secara komprehensif poin-poin krusial dalam UU No. 1 Tahun 2022!