Republik dalam Cengkeraman Loreng: Perluasan Peran Militer dan Pengingkaran Reformasi

Dalam 2 tahun terakhir, perubahan kerangka hukum berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah yang memperluas ekspansi TNI di ruang-ruang sipil. Melalui berbagai peraturan presiden, instruksi presiden, surat edaran, dan nota kesepahaman (MoU), TNI dilibatkan dalam program pangan, penertiban kawasan hutan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga pelatihan bela negara bagi warga sipil. YLBHI melalui laporan yang berjudul “Republik dalam Cengkeraman Loreng” ini mencoba untuk menunjukkan seberapa besar ekspansi TNI dalam kurun satu tahun terakhir, memaparkan skala perluasan remiliterisasi selama 2025-2026, seberapa besar gelontoran dana yang diberikan untuk menyokong agenda tersebut, hingga menunjukkan dampak dari perluasan tersebut terhadap hak-hak rakyat dan konsekuensinya terhadap HAM di Indonesia.