[FULL] Demo 27 Agustus Diwarnai Drama, Pakar Curigai Ada yang Tunggangi Isu RUU Perampasan Aset

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Pakar politik Fernando Emas menyoroti rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ke Jakarta untuk mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia menilai munculnya tudingan aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik perlu dicermati, meski dirinya justru meyakini tuntutan AMPB merupakan aspirasi masyarakat luas. Fernando mengatakan isu pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan kepentingan publik. Menurutnya, tudingan adanya kepentingan politik tertentu jangan sampai digunakan untuk mengaburkan substansi tuntutan yang dibawa AMPB. “Kita jangan asal menuduh lah terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Apalagi ini saya menganggap agenda yang dibawa, nilai-nilai perjuangan yang sedang dibawa oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini merupakan kepentingan dari hampir seluruh masyarakat Indonesia.” Namun, Fernando justru mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya membangun opini bahwa aksi AMPB ditunggangi kepentingan politik. Ia menduga tudingan tersebut dapat menjadi cara untuk melemahkan gerakan yang mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. “Kalau kita lihat kan ada banyak yang berkepentingan termasuk para elit-elit politik yang nakal yang masih suka melakukan praktik-praktik korupsi. Tentu mereka sangat anti dan sangat takut terkait dengan perjuangan ini akan terus berlangsung.” Kecurigaan Fernando semakin menguat setelah muncul penolakan terhadap rencana aksi AMPB di Jakarta serta polemik mengenai rekening koordinator aksi, Supriyono alias Botok, yang disebut mengalami penundaan transaksi untuk kepentingan penyelidikan. Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi membuat gerakan AMPB semakin besar karena memunculkan simpati dari kelompok masyarakat lain. “Ini kan upaya-upaya yang terlalu berlebihan sebenarnya untuk bagaimana pencegahan terkait dengan aksi tersebut dan justru saya khawatir aksi ini akan semakin melebar jadinya dan semakin besar,” tambahnya. Fernando pun meminta DPR dan pemerintah merespons tuntutan AMPB dengan memberikan kepastian mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, jika ada komitmen jelas dari DPR untuk segera mengesahkan aturan tersebut, maka tuntutan utama AMPB telah terjawab. “DPR, pimpinan DPR, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan fraksi menyatakan diri bahwa mereka akan segera mengetuk RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Ini tentu tidak ada alasan lagi bagi AMPB untuk melakukan aksi,” pungkasnya. Program: Tribunnews On Focus Host: Agung Tri Laksono Editor Video: Dedhi Ajib Ramadhani Uploader: Tri Hantoro