MELUASNYA ALAT BUKTI KUHAP BARU: Jeratan Baru Alih Media Sertipikat Elektronik

Pendapat Hukum dan Argumentasinya, bahwa manakala perbuatan yang dianggap administratif, termasuk tindakan alih media yang tidak legal–justified–legitimate, yang basisnya digital atau elektronik akan menjadi sasaran hukum pidana baru ketika masuk dalam jenis alat bukti yang sudah diperluas dalam KUHAP Baru. Ke depan, ancaman penjaranya lebih lama dengan denda yang lebih besar. Semakin rumit persoalannya kalau sudah masuk dalam dalam skupa UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencucian Uang, yang awalnya persoalan pengelolaan agraria, pertanahan, dan perizinan yang terkait dengannya. Bahan Bacaan Dr. Marsudin Nainggolan, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimanta Utara. Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia, 24 November 2025. Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H-Wakil Ketua PN Sarolangun, Kontroversi Pasal 235 Ayat (1) KUHAP tentang Perluasan Jenis Alat Bukti Perkara Pidana. 17 Juli 2026 All substantive content presented on this channel is generated with the assistance of AI, based on primary materials drawn from the Creator’s or Author’s books, academic journals, scholarly writings, and teaching resources. The development of each video’s content adheres to established principles of legal theory and jurisprudence, consistent with the standards upheld within universities and academic community. All materials are dedicated to the dissemination of knowledge, scholarly discussion, and the advancement of legal science.