Skandal Penyadapan Presiden: Adakah Indikasi Presiden Akan Melanggar Hukum? #KelasTambahan 16

Apakah Presiden bisa disadap jika terdapat indikasi akan melakukan pelanggaran hukum? Apakah tindakan penyadapan terhadap seorang Presiden dapat dibenarkan secara hukum tata negara? Isu penyadapan Presiden membuka perdebatan serius tentang batas kekuasaan, supremasi hukum, dan mekanisme pengawasan terhadap kepala negara. Di satu sisi, Presiden memiliki hak atas privasi dan perlindungan hukum. Namun, di sisi lain, apakah jabatan Presiden membuat seseorang kebal dari pengawasan ketika muncul dugaan tindakan yang berpotensi melanggar hukum? Dalam pembahasan kali ini, Kelas Tambahan mengupas persoalan penyadapan Presiden dari perspektif hukum tata negara. Mulai dari dasar hukum penyadapan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, batas kewenangan negara, hingga kemungkinan pengawasan terhadap Presiden apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum. Lantas, apakah penyadapan Presiden bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu? Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukannya? Dan bagaimana konstitusi seharusnya bekerja ketika kekuasaan tertinggi negara justru berpotensi melanggar hukum? Simak diskusi lengkapnya di Kelas Tambahan bersama Feri Amsari. Jangan lupa LIKE, COMMENT, SHARE, dan SUBSCRIBE Owrite untuk mendapatkan diskusi kritis seputar hukum, politik, demokrasi, dan konstitusi Indonesia. -- Update terus berita melalui platform Owrite lainnya. Instagram: / owritedotid TikTok: / owritedotid Threads : / owritedotid X : @owritedotid Facebook :   / owritedotid   Website: https://www.owrite.id