Korupsi Saat Republik Baru Berdiri: Dari Barang Langka ke Lisensi Impor | 1945–1954

Korupsi pada awal Republik tidak selalu berbentuk uang di dalam amplop. Kadang ia berupa izin membawa barang, minyak yang dialihkan dari distribusi publik, lisensi impor, atau akses ke devisa negara. Episode pertama MAKABA menelusuri bagaimana bentuk itu berubah antara 1945 dan 1954. Episode pertama serial “81 Tahun Korupsi Indonesia” menelusuri periode 17 Agustus 1945 sampai 31 Desember 1954—saat Republik belum selesai membangun negara, tetapi sudah harus menghadapi suap perizinan, penggelapan barang negara, penyimpangan distribusi, konflik kepentingan, politik lisensi impor, dan perkara yang kemudian mencapai tingkat menteri. Dokumenter ini tidak sekadar mengumpulkan skandal. MAKABA merekonstruksi kondisi perang dan kelangkaan, lahirnya Badan Pemeriksa Keuangan, hukum pidana yang tersedia, jejak Panitia Korupsi 1948, perubahan menuju demokrasi parlementer, Program Benteng, praktik rente di sekitar lisensi dan devisa, kritik pers, hingga perkara Djody Gondokusumo yang bermula pada akhir 1954. Tidak semua tuduhan diperlakukan sebagai fakta. Kasus yang memiliki dokumen kuat dipisahkan dari dugaan pers, penyelidikan yang belum diketahui hasil akhirnya, dan praktik yang secara hukum pada masa itu tidak selalu sama dengan definisi korupsi modern. Pertanyaan besar serial ini tetap terbuka: Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apakah Indonesia semakin mampu memberantas korupsi, atau korupsi justru terus beradaptasi dengan perubahan zaman? Episode berikutnya akan masuk ke 1955–1964—masa pemilu pertama, kampanye antikorupsi yang lebih agresif, munculnya aturan khusus, dan perubahan menuju Demokrasi Terpimpin.