🔴Yenny Wahid Soroti Putusan MK dan Pemakzulan, Denny Indrayana Sentil Prabowo soal Ijazah Gibran

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Yenny Wahid menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Yenny Wahid melalui video yang diunggah di TikToknya pada Jumat (9/10). Dalam pernyataannya, Yenny menyinggung pertanyaan konstitusional yang muncul setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan Gibran dari pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA di Indonesia. Lantas, mengapa Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden? Yenny Wahid menjelaskan, tidak ditemukannya bukti kelulusan dalam dokumen yang diperiksa MK tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Menurut Yenny, MK tidak memerintahkan pemberhentian Gibran maupun meminta DPR memulai proses pemakzulan. Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan mekanisme konstitusional karena Gibran kini telah menjabat sebagai Wakil Presiden, bukan lagi sebagai calon dalam pemilihan umum. Yenny juga menyinggung mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang melibatkan DPR, MK, hingga MPR sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, menurut Yenny, putusan tersebut menyisakan pertanyaan konstitusional dan politik mengenai mekanisme yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti persoalan kualifikasi pendidikan seorang Wakil Presiden. Sementara itu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Denny menilai, Prabowo perlu menyampaikan sikap secara terbuka mengingat posisinya sebagai kepala negara sekaligus pimpinan koalisi partai politik. “Gak boleh Presiden diam. Kita ingin tahu,” tegas Denny dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Menurutnya, sikap Prabowo berpotensi memengaruhi langkah partai-partai politik, terutama yang tergabung dalam koalisi pemerintah, dalam merespons polemik tersebut. Denny juga mempertanyakan hasil pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo pada malam setelah putusan MK, serta meminta Presiden menjelaskan posisi dan kebijakannya terkait persoalan itu. “Ini adalah presidential issues. Ini adalah presidential responsibility,” ujar Denny, seraya menegaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui sikap Presiden terhadap putusan tersebut. (Tribun-Video.com/Maria Nanda Ayu Saputri) Program: Hot Topic Editor Video: Difa Isnaeni Aziza