Puan Tak Tanda Tangan Komitmen RUU Perampasan Aset, Pakar: Risiko Politik di Depan Mata

Ketidakhadiran Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan AMPB Pati menjadi sorotan publik. Termasuk saat wakil DPR lainnya berkomitmen mundur dari jabatan jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan pada 15 Desember. Sementara Puan Maharani dinilai perlu tampil langsung mengawal aspirasi masyarakat, terutama dalam momentum penting pembahasan sejumlah agenda strategis di parlemen. Hal itu disampaikan Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro.