KARHUTLA BENCANA NASIONAL! INDONESIA BUTUH PARPOL FOKUS LINGKUNGAN…

RUANG PUBLIK - Organisasi Madani Berkelanjutan merilis data luasan area yang diduga terbakar melonjak drastis dari 100,7 ribu hektare pada Juli 2026 menjadi 1,32 juta hektare hanya dalam tempo satu bulan di Agustus 2026. Ini adalah angka yang diperoleh berdasarkan pemodelan Area Indikatif Terbakar (AIT) yang dirilis di dalam websitenya. Hingga saat ini kasus kebakaran hutan masih menghantui warga Kalimantan dan Riau karena kebakaran masih berlanjut hingga saat ini. Pemerintah Indonesia dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satu persoalan terpentingnya adalah kesalahan dalam mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana. Sebagai salah satu negara dengan risiko bencana yang tinggi dengan ancaman banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana ekologis lainnya, anggaran penanggulangan bencana justru menjadi sorotan. Sebagai gambaran, pagu awal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam RAPBN 2026 tercatat sekitar Rp491 miliar. Sementara itu, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2026 mengalami penyesuaian dan disebut berada di kisaran Rp219 triliun. Perbedaan skala anggaran ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana pemerintah menentukan prioritas belanja negara di tengah tingginya risiko bencana di Indonesia? Apakah persoalannya semata-mata keterbatasan anggaran, atau ada masalah yang lebih mendasar dalam orientasi pembangunan dan kemauan politik untuk melindungi lingkungan? Di Ruang Publik, Ahmad Rozali berbincang dengan Roy Murtadlo, Ketua Umum Partai Hijau Indonesia (PHI), untuk membahas politik lingkungan di Indonesia, paradoks anggaran kebencanaan, serta gagasan membangun partai politik yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai prinsip utama. Kami juga membahas mengapa Partai Hijau Indonesia didirikan, apa yang membedakannya dari partai-partai lain, serta tantangan yang dihadapi partai berideologi lingkungan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Mengapa PHI menempuh jalur hukum untuk menggugat ketentuan dalam UU Pemilu? Dan sejauh mana partai politik dapat menjadi instrumen untuk mengubah arah kebijakan lingkungan? Di tengah ambisi pembangunan nasional, proyek strategis, dan program prioritas pemerintah, siapa yang memastikan bahwa keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan tidak dikesampingkan? Tonton diskusi lengkapnya dan sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan kanal Ruang Publik, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terlibat dalam percakapan tentang lingkungan, kebijakan publik, dan masa depan demokrasi Indonesia. Kunjungi juga akun sosial media kami: Instagram:   / ruangpublik.idn   Tiktok:   / ruangpublik.idn   #ruangpublik #PartaiHijauIndonesia #RoyMurtadlo #AnggaranBencana #bnpb #mbg #PolitikLingkungan #krisislingkungan #bencanaindonesia #apbn #kebakaranhutan #karhutla