Reaksi Golkar dan PDIP Soal Desakan Pemakzulan Gibran, Doli Ungkap Dugaan Pasal PKPU Diselundupkan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan di DPR RI. Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai DPR memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat. Menurutnya, keputusan untuk menggunakan hak tersebut berada di tangan anggota dan fraksi di DPR. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada fraksi-fraksi untuk mendorong sikap politik terkait persoalan Gibran. Sementara itu, politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap adanya dua surat terkait pembahasan PKPU yang diterima Komisi II DPR pada September 2023. Ia mengklaim terdapat perubahan dalam draf kedua, termasuk masuknya Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang menurutnya tidak tercantum dalam draf awal dan tidak dibahas dalam rapat konsultasi. Doli menyebut proses tersebut sebagai dugaan penyelundupan pasal. Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran dan desakan pemakzulan yang kini diarahkan kepada DPR. Produser: Prayogi Haro Editor: Joshua Sahabat KompasTV, yuk gabung Membership dan dapatkan akses ke konten eksklusif! Klik tombol Join di sini: https://bit.ly/JoinMembershipKompasTV Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe channel youtube KompasTV serta aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV. Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui: website www.kompas.tv Facebook:   / kompastv   Instagram:   / kompastv   X: https://x.com/KompasTV Thread: https://www.threads.com/@kompastv TikTok:   / kompastv.indonesia