Menkeu Harus Berani Katakan "Tidak" Kepada Prabowo | Wijayanto Samirin

TUTUR.co.id - Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari kursi Menteri Keuangan hanya lewat sebuah telepon Mensesneg Prasetyo Hadi, persis saat ia sedang rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Drama ini kian menyengat karena terjadi setelah Purbaya mengguncang birokrasi Kementerian Keuangan dengan bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Memutasi 350 ASN dan sejumlah pejabat di sana. Isu friksi internal pun mencuat: benarkah ada perlawanan dari dalam Kemenkeu yang ikut memicu pencopotannya? Di saat yang sama, gaya Purbaya yang dikenal ceplas-ceplos dan “nyetrum” kementerian atau lembaga lain juga dianggap tak lazim bagi seorang Menkeu—penjaga fiskal dan bendahara negara. Terlalu ceplas-ceplos bergaya koboi, atau justru terlalu berani mengatakan apa yang selama ini disembunyikan? Atau Purbaya memang dianggap “cukup” diberi waktu dan tak menunjukkan hasil oleh Presiden? Di balik drama pencopotan itu, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: Indonesia membutuhkan menteri yang seperti apa? Apakah menteri cukup menjadi pelaksana kehendak Presiden, atau justru harus berani mengatakan, “Pak Presiden, kita berada di jalan yang tidak benar,” ketika kebijakan dan belanja pemerintah mulai membebani APBN serta mengancam kesehatan fiskal? Bersama ekonom senior dan pakar kebijakanj publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, Bang Don ZUPER OPINI membedah pentingnya keberanian seorang menteri untuk berkata “tidak”, bahkan ketika yang harus diingatkan adalah Presiden. #PurbayaYudhiSadewa #suahasilnazara #Prabowo #MenteriKeuangan #menkeu #APBN #FiskalIndonesia #EkonomiIndonesia #WijayantoSamirin #BangDonZuperOpini #tuturtv #tuturmediadigital === Kamu juga bisa mengunjungi media sosial Tutur Media Digital: Instagram:   / tuturmediadigital   TikTok:   / tuturmediadigital   X: https://x.com/tuturmedia Youtube:    / @tuturtvmedia   Facebook: https://www.facebook.com/share/17m5ob...