TEKA TEKI BATAS WILAYAH BUKITTINGGI VS AGAM

Seperempat abad, sengketa perluasan wilayah antara Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam belum juga tuntas. Polemik ini bermula dari terbitnya PP Nomor 84 Tahun 1999 yang mengatur perubahan batas wilayah Bukittinggi dan Agam. Dalam disertasi doktoralnya di Universitas Andalas, Muhammad Taufik menyimpulkan, aturan tersebut mengalami kegagalan fungsional dan tidak pernah benar-benar terlaksana selama lebih dari 25 tahun. Menurut Taufik, persoalannya bukan hanya soal administrasi pemerintahan. Penolakan masyarakat Agam berakar pada identitas budaya, kedaulatan wilayah adat, harga diri, dan memori kolektif. Ia menilai, budaya hukum masyarakat menjadi faktor paling dominan yang membuat regulasi tersebut kehilangan daya kerja di lapangan, meski tetap sah secara formal. Perjalanan konflik ini kemudian memasuki babak baru dengan terbitnya UU Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi. Lantas, mengapa aturan yang sudah berlaku selama lebih dari 25 tahun bisa mengalami kebuntuan? Dan bagaimana benturan hukum negara dengan adat dan identitas masyarakat memengaruhi sengketa ini? Simak pembahasan lebih dalam dalam program Catatan Masa Silam, hanya di Langgam TV.