Sengkarut Konflik Agraria PSN: PEJUANG LINGKUNGAN DIKRIMINALISASI

Krisis pembela Hak Asasi Manusia dan pejuang lingkungan di Indonesia yang menghadapi kriminalisasi serta kekerasan sistematis akibat kebijakan negara seperti Proyek Strategis Nasional dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana kolaborasi antara negara dan korporasi kerap mengorbankan hak-hak masyarakat adat serta ruang kelola rakyat demi kepentingan investasi. Selain itu, keterlibatan aparat keamanan dan TNI dalam menyelesaikan sengketa tata kelola lahan dinilai memperparah konflik melalui pendekatan yang represif alih-alih mengutamakan dialog. Terakhir, WALHI menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi hak-hak warga, sehingga institusi sipil terkait harus segera menarik pendekatan keamanan dan menyelesaikan konflik agraria secara adil. 01:15 - Definisi Pembela Lingkungan, Data 10 Tahun Kriminalisasi (2014–2024) 03:40 - Studi Kasus Kriminalisasi: Pulau Rempang (Batam) & Petani Pakel (Jawa Timur) 05:50 - Aktor di balik Kriminalisasi: Kolaborasi Aktor Negara & Korporasi 07:30 - Keterlibatan TNI dalam Konflik Agraria: Kasus Konawe Selatan & Markas Komando 11:10 - Tanggung Jawab Negara: Unable atau Unwilling Melindungi Pembela HAM? 14:00 - Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) & UU Cipta Kerja Terhadap Lingkungan 17:45 - Solusi: Hentikan Pendekatan Keamanan Tarik Aparat dari Lahan Masyarakat