Gub Maluku Dorong Penyelesaian Sengketa Aset Banda 3.700 Hektar dan Batas Taman Nasional Manusela

Upaya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam memperjuangkan kepastian hukum pertanahan dan tata ruang wilayah Maluku di tingkat pusat. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, serta Kementerian ATR/BPN di Senayan, Jakarta (15/9/2026), Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan tiga isu agraria krusial: Kepastian Hukum Aset Banda (3.700 Hektar): Penataan administrasi, pemetaan, dan kejelasan status hak atas lahan perkebunan pala di Kepulauan Banda yang terkendala sejak 1986. Rekonstruksi Tapal Batas TN Manusela: Penataan ulang batas kawasan Taman Nasional Manusela di Pulau Seram agar tidak tumpang-tindih dengan ruang hidup serta permukiman masyarakat adat. Pendelegasian Kewenangan Kawasan Hutan: Usulan penambahan kewenangan bagi gubernur dalam pelepasan kawasan hutan guna mempercepat proses investasi daerah. Pendekatan seimbang terus ditekankan agar kepentingan lingkungan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat. #GubernurMaluku #HendrikLewerissa #Maluku #KominfoMaluku #BeritaMaluku #DPRRI #BandaNeira #TamanNasionalManusela #Seram #Agraria #Pertanahan