Ingatkan pemerintah, SBY: Jangan tambah beban pajak saat ekonomi sulit

JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan pemerintah agar tidak membebani dunia usaha dengan pungutan pajak berlebih, saat kondisi ekonomi sedang lesu.  Menurutnya, relaksasi fiskal diperlukan untuk menjaga daya tahan keuangan korporasi, serta mencegah terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Dalam Malam Apresiasi Emiten 2026 yang diselenggarakan IDNFinancials.com dan Tempo, SBY menceritakan pengalamannya menangani krisis finansial global 2008.  Ia menilai pemerintah dan pelaku usaha, perlu menerapkan kompromi timbal balik atau ‘take and give’ dalam menghadapi tekanan ketenagakerjaan.  Pemaksaan target penerimaan pajak ketika permintaan sedang turun, justru akan memperberat beban perusahaan. Sementara keringanan fiskal dapat memberi ruang bagi korporasi, untuk pulih sebelum penerimaan negara kembali dipacu. SBY juga menekankan bahwa respons kebijakan harus transparan dan tidak dilakukan melalui metode coba-coba. Selain relaksasi pajak, ia mengingatkan pentingnya bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah, yang harus dialokasikan secara tepat sasaran karena bersumber dari uang pajak masyarakat. Ia menambahkan bahwa penanganan krisis membutuhkan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter, serta keterlibatan aktif para pemimpin dalam mengambil keputusan. Menurutnya, langkah kolaboratif dan terukur diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional, sekaligus mempertahankan daya tahan dunia usaha. (SA/KR)