REFORMASI LAYANAN AHU: Dari Sisminbakum Hingga Etika AI | Prof. Yusril Ihza Mahendra

Administrasi Hukum Umum (AHU) bukan sekadar pencatatan dokumen, melainkan wujud nyata hadirnya Negara Hukum dalam memberikan pelayanan publik yang sah, cepat, dan tepercaya bagi masyarakat serta pelaku usaha. Dalam pidato kunci di awal Dialog Tingkat Kementerian pada “Festival Layanan AHU Berdampat 2026” di Bandung ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Soc.Sc., Ph.D., membagikan rekam jejak transformasi layanan hukum di Indonesia: 🔹 Sejarah Sisminbakum (2000): Terobosan e-government pertama yang memangkas waktu layanan pengesahan PT dari 2 tahun menjadi 4 hari. 🔹 Esensi Layanan AHU: Memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian status, dan legalitas tindakan hukum publik. 🔹 Kritik Obesitas Regulasi: Mengapa aturan tidak boleh menyulitkan dan merugikan penerima layanan hukum. 🔹 Menghadapi Era AI: Mengapa kemajuan teknologi pelayanan tetap membutuhkan benteng etika dan moralitas keagamaan. Simak pandangan selengkapnya untuk memahami bagaimana layanan hukum Indonesia bertransformasi dari masa ke masa. Transformasi pelayanan hukum bukan sekadar tentang mempercepat proses birokrasi, melainkan tentang menjaga kemanusiaan dan keadilan di atas fondasi etika yang kokoh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kanal ini untuk mendapatkan update pemikiran serta kebijakan strategi hukum nasional langsung dari Prof. Yusril Ihza Mahendra. #YusrilIhzaMahendra #LayananHukum #AdministrasiHukumUmum #Sisminbakum #PelayananPublik #ReformasiHukum #ArtificialIntelligence #EtikaHukum