2 Tahun Prabowo–Gibran: Haryatmoko soal Kedaulatan Rakyat, Rule by Law & Warga Negara Kompeten

2 Tahun Prabowo–Gibran: Haryatmoko soal Kedaulatan Rakyat, Rule by Law & Warga Negara Kompeten Ruang Tamu #BacktoBDM kali ini menghadirkan Romo Johannes Haryatmoko, pakar etika politik dan komunikasi, untuk merefleksikan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Haryatmoko membahas sejumlah program besar pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Program tersebut memiliki tujuan keberpihakan kepada masyarakat, tetapi ia mengkritisi persoalan implementasi serta ruang partisipasi publik dalam pelaksanaannya. Percakapan kemudian masuk ke persoalan yang lebih mendasar: bagaimana komunikasi politik pemerintah dijalankan, bagaimana relasi antara elite dan warga berubah, serta mengapa Haryatmoko berbicara tentang “kedaulatan rakyat yang disita”. Ia juga membahas risiko pergeseran dari rule of law menuju rule by law: ketika hukum tidak lagi terutama menjadi pembatas kekuasaan, tetapi berpotensi digunakan sebagai instrumen kekuasaan. Lalu, apa yang bisa dilakukan warga? Haryatmoko menawarkan gagasan “Warga Negara Kompeten”—warga yang tidak berhenti pada kritik, tetapi mampu mengawasi, mengorganisasi diri, dan ikut mengoreksi jalannya kekuasaan. Salah satu gagasan konkretnya adalah Kartu Pelaporan Warga Negara dan gerakan pro bono. Sebuah percakapan tentang kekuasaan, hukum, demokrasi, dan bagaimana warga dapat kembali mengambil peran dalam kehidupan publik. Simak selengkapnya di Ruang Tamu #BacktoBDM.