Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi!? Redefinisi Korupsi Ala Luhut Tuai Polemik?

Apakah setiap kerugian negara otomatis merupakan tindak pidana korupsi? Jika tidak terbukti menerima keuntungan pribadi, apakah seseorang tetap bisa dipidana korupsi hanya karena kebijakan atau keputusan yang dibuatnya menimbulkan kerugian negara? Polemik redefinisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang penegakan hukum di Indonesia. Dalam wawancara bersama Fristian Griec, peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Arsil atau dikenal dengan nama Lisra Sukur, mengkritisi cara pandang yang menjadikan kerugian negara sebagai tolok ukur utama dalam perkara korupsi. Menurutnya, persoalan mendasar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukan semata-mata terletak pada unsur kerugian negara, melainkan pada rumusan perbuatan yang dinilai terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia bahkan berpandangan bahwa kedua pasal tersebut seharusnya dihapus dan perbuatan koruptif dirumuskan secara lebih spesifik. Sebab, menurutnya, kerugian akibat kesalahan administrasi atau risiko keputusan bisnis tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Lantas, bagaimana seharusnya korupsi dibuktikan? Apa yang membedakan kesalahan kebijakan, risiko bisnis, dan perbuatan koruptif? Dan apakah selama ini pemberantasan korupsi terlalu berfokus pada besarnya kerugian negara, alih-alih membuktikan perbuatan pidananya? #FGMedia #Korupsi #UUTipikor #LuhutBinsarPandjaitan #PemberantasanKorupsi #TomLembong #NadiemMakarim #PenegakanHukum #HukumIndonesia Follow: https://www.instagram.com/fgmedia.off... https://www.tiktok.com/@fgmedia.offic... https://x.com/officialfgmedia?s=21&t=... FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/profile.php?...