Membongkar Makar di Balik Penyadapan - Bedah Editorial MI

MetroTV, ADA persoalan jauh lebih besar di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kemungkinan adanya kepentingan tertentu untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, bahkan mengarah pada tindakan makar. Penilaian pihak istana bahwa penyadapan tersebut membahayakan keselamatan pimpinan negara, mengancam kedaulatan, dan kepentingan nasional harus menjadi alarm keras. Betapa tidak, perangkat penyadapan negara yang semestinya digunakan untuk penegakan hukum justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum. Jika terbukti, itulah pembajakan kewenangan negara yang amat berbahaya. Jika Presiden saja dapat menjadi sasaran, bagaimana dengan masyarakat biasa, aktivis, pembela HAM, jurnalis, dan kelompok kritis? Mereka tentu jauh lebih rentan terhadap penyalahgunaan perangkat negara. Karena itu, pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti pada soal siapa menyadap siapa. Penyidik harus membongkar rantai komandonya. Siapa memerintahkan, mengetahui, memfasilitasi, dan untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan? Adakah jaringan kekuasaan lebih luas di belakangnya? Dalam dunia yang menjadikan informasi sebagai kekuatan, melumpuhkan presiden tidak selalu memerlukan senjata. Cukup kuasai informasinya, ketahui rencananya, lalu kendalikan keputusan negara dari balik layar. Presiden tetap duduk di kursinya, tetapi kendali pemerintahan bisa berpindah ke tangan lain. Itulah sebabnya dugaan makar patut ditelusuri secara serius. Pasal 191 KUHP mencakup tindakan makar dengan maksud membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Namun, penyidik wajib membuktikan apakah tindakan dan maksud para pelaku memenuhi unsur pidana tersebut. Jangan sampai indikasi serius terlewat karena perkara hanya dibatasi pada pelanggaran prosedur penyadapan. Pengusutan juga tidak boleh berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan. Aparat mesti berani menelusuri kemungkinan aktor intelektual yang merancang, memerintahkan, membiayai, ataupun menikmati keuntungan dari operasi tersebut. Siapa pun yang terbukti terlibat, pejabat aktif, mantan pejabat, ataupun pihak di luar institusi negara, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Kapolri Suyudi Ario Seto memikul tanggung jawab besar untuk memastikan institusinya berdiri tegak di atas hukum dan kepentingan negara, bukan tunduk pada kepentingan individu atau kelompok. Kasus ini bukan semata menyangkut keamanan seorang presiden. Lebih besar daripada itu, perkara ini menyangkut wibawa negara, keselamatan kepentingan nasional, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Negara tidak boleh membiarkan perangkat kekuasaannya dibajak untuk kepentingan gelap. Penyalahgunaan kewenangan harus dibongkar sampai ke akar-akarnya agar tidak terus berulang. Jangan sampai negara kalah oleh jaringan kekuasaan yang bekerja di luar aturan. Dugaan makar harus diperiksa sungguh-sungguh, tetapi kesimpulannya hanya boleh lahir dari pembuktian hukum yang sah. Tidak boleh dari prasangka, apalagi sekadar dugaan. #PrabowoSubianto #PenyadapanIlegal #DugaanMakar #Penyadapan #bedaheditorialmi ----------------------------------------------------------------------- Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini! Website: https://www.metrotvnews.com/ Facebook:   / metrotv   Instagram:   / metrotv   Twitter:   / metro_tv   TikTok:   / metro_tv   Metro Xtend: https://xtend.metrotvnews.com/