Reformasi Polri dalam 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran

Memasuki 2 tahun rezim Prabowo-Gibran, kepolisian justru semakin menjauh dari mandat reformasi dan kerap mengabaikan prinsip demokrasi, negara hukum, dan HAM. Mulai dari kultur militeristik, impunitas, diskriminasi penegakan hukum, praktik abuse of power, rangkap jabatan, hingga tanpa malu-malu terlibat dalam politik dan bisnis. Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki andil besar dalam gagalnya reformasi kepolisian. Tuntutan masyarakat pasca tragedi Agustus 2025 dan Agustus 2026 untuk melakukan perubahan di tubuh Polri melalui pembatasan kewenangan dan adanya penguatan sistem pengawasan kepolisian justru diselewengkan. Presiden dan DPR RI justru ugal-ugalan mengesahkan revisi UU KUHAP dan UU Kepolisian yang bermasalah. Ruang rangkap jabatan tanpa pengunduran diri di semua kementerian/lembaga negara justru dilegitimasi, padahal jelas-jelas melanggar konstitusi. Paradoks yang terjadi bukan perbaikan tapi kemunduran yang dihadirkan. Sistem pengawasan dilemahkan. Penghancuran independensi dilakukan melalui politisasi jabatan perwira Polisi dan Kapolri dilegitimasi lewat perpanjangan masa jabatan. Reformasi Polri sekarang juga! _______________________________ Narasumber Almas Sjafrina (Indonesia Corruption Watch) Arif Maulana (Yayasan LBH Indonesia) Ni Made Martini Putri (Kriminologi Universitas Indonesia) Eka Annash (The Brandals)