[Full] Pidato Berbobot Kang Dedi Mulyadi di Depan Wartawan Senior, Ingatkan Bahaya Kebebasan Medsos

Dedi Mulyadi menyoroti tantangan kebebasan pers di Indonesia yang menurutnya tidak hanya berkaitan dengan tekanan terhadap wartawan, tetapi juga persoalan keberlangsungan perusahaan media dan biaya produksi. Ia menilai, kekhawatiran perusahaan media tidak mampu membiayai kegiatan jurnalistik menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi independensi pers. Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam pidatonya di hadapan para wartawan senior dalam sebuah pertemuan yang diinisiasi Dewan Pers. Dalam kesempatan itu, ia membahas kondisi pers di tengah perkembangan media sosial serta pentingnya menjaga etika, independensi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. “Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapa pun, bukan takut terhadap apa pun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” ujar Dedi. Menurutnya, persoalan pembiayaan media menjadi tantangan tersendiri bagi kebebasan pers. Ia berpandangan, tekanan terhadap keberlangsungan produksi dapat memengaruhi kemampuan perusahaan media dalam mempertahankan prinsip-prinsip jurnalistik yang independen. Dedi meyakini, dalam perjalanan sejarah, proses seleksi alam akan membuat media dan insan pers yang tetap menjunjung tinggi independensi serta berani mempertahankan kebenaran objektif mampu bertahan. Ia menegaskan bahwa pers seharusnya menjalankan tanggung jawab jurnalistik dengan berpegang pada etika profesi, keterbukaan, serta prinsip kebenaran dan keadilan. Dedi Mulyadi Kritik Kebebasan di Media Sosial Selain menyoroti persoalan perusahaan media, Dedi juga menyinggung kebebasan berekspresi di media sosial. Menurutnya, kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika digunakan untuk menyerang individu melalui stigma dan opini yang berkembang di ruang digital. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan insan pers profesional yang terikat pada etika jurnalistik dan tanggung jawab profesi. “Justru pada sisi ini, kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial ini justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat oleh etika apa pun,” katanya. Dedi menilai, penggunaan media sosial untuk melakukan penghakiman terhadap seseorang dapat menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat yang beradab. Ia juga menyoroti kondisi ketika pihak yang dinilainya tidak bertanggung jawab justru berpeluang memperoleh keuntungan dari aktivitasnya, sementara mereka yang berpegang pada etika menghadapi kesulitan secara ekonomi. Karena itu, ia berharap media sosial dan pers dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, mendorong kemajuan bangsa, serta membangun tanggung jawab publik atas setiap tindakan. Pers Dinilai Berperan Penting dalam Kualitas Demokrasi Dalam pidatonya, Dedi turut mengaitkan kualitas pers dan perilaku masyarakat dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang mampu berpikir secara jernih dan bertindak secara bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa orientasi materialisme dalam praktik demokrasi maupun kegiatan jurnalistik dapat menggeser tujuan utama pers sebagai sarana penyampaian informasi dan penguatan kehidupan demokratis. Dedi juga menyoroti praktik penggunaan pers untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, tindakan yang mengutamakan kepentingan personal dibandingkan kepentingan publik dapat merusak citra pers di mata masyarakat. “Terdegradasi jurnalisme itu disebabkan berkeliarannya orang yang menggunakan pers sebagai bagian untuk kehidupan personal, bukan untuk kemajuan demokrasi dan kemanusiaan,” ujarnya. Ia berharap insan pers tetap menempatkan kepentingan publik, kemanusiaan, dan kebenaran sebagai landasan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dorong Dewan Pers Umumkan Media yang Bertanggung Jawab Dedi Mulyadi juga menyampaikan harapannya agar Dewan Pers mengambil peran dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pers. Salah satu gagasan yang ia sampaikan adalah mendorong pengenalan dan pengumuman media serta insan pers yang menjalankan tanggung jawab jurnalistik sesuai dengan prinsip profesinya. Menurut Dedi, langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengembalikan posisi pers sebagai lembaga yang dihormati dan menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. “Untuk itu, ke depan Dewan Pers harus mulai melopori, mengumumkan pers-pers yang bertanggung jawab, insan-insan pers yang memiliki identitas pers yang sesungguhnya,” kata Dedi. Baca Berita Lengkap : https://bengkulu.tribunnews.com/ Editor Video: Muhammad Maulana Ahmad Al H Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Baca berita di ------- http://bengkulu.tribunnews.com/ Follow Instagram ---------   / tribun_bengkulu   Like fanspage ---------   / tribunbengkulu