Nasib Gibran di Tangan MK: Diskualifikasi, Pemakzulan atau Kompromi? | Dr. King Faisal Sulaiman

Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mendiskualifikasi Gibran berdasarkan persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari pencalonannya sebagai wakil presiden? Dalam episode Wonder Home Podcast kali ini, DR Syifa Amin ,Ph.D berbincang bersama Pak DR King Faisal untuk membahas secara mendalam persoalan hukum yang berkaitan dengan gugatan terhadap status pencalonan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Pembahasan tidak berhenti pada pertanyaan apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak. Diskusi berkembang pada persoalan yang lebih besar: di mana batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, bagaimana hubungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta apa konsekuensinya bagi kepastian hukum dan demokrasi Indonesia. DR King juga menjelaskan perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan, posisi MK sebagai penjaga konstitusi, prinsip supremasi hukum, serta kemungkinan konsekuensi apabila persoalan administratif dalam pencalonan kemudian menjadi dasar untuk mempersoalkan legitimasi pejabat yang telah dilantik. Apakah terobosan hukum atas nama keadilan substantif dapat dibenarkan? Atau justru dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi sistem hukum dan demokrasi di masa depan? Simak pembahasan lengkapnya. CHAPTERS: 00:00 Opening 00:15 Gugatan Gibran di Mahkamah Konstitusi 02:19 Mengapa kasus ini menyita perhatian publik? 06:27 Supremasi hukum dan konstitusi 13:41 Novum dan persoalan administratif 21:12 Keadilan substantif dan kewenangan MK 26:47 Batas persoalan setelah penetapan hasil pemilu 39:39 Politik hukum dan dinamika kasus Gibran 51:54 MK sebagai lembaga dalam negara hukum 53:13 Bagaimana kemungkinan sikap 9 hakim MK? 57:00 Keadilan substantif vs kepastian hukum 59:00 Bahaya preseden bagi demokrasi dan sistem pemilu 01:05:00 Pelajaran hukum dari kasus Gibran 01:13:04 Penutup dan bedah buku DR King #Gibran #MahkamahKonstitusi #MK #Hukum #PolitikIndonesia