Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan - Materi Pendidikan Pancasila Kelas 8

Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan – Materi Pendidikan Pancasila Kelas 8 Kurikulum Merdeka Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan untuk Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang. Setiap peraturan memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing serta harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. UUD NRI Tahun 1945 berada pada tingkat tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. 📖 Dalam video ini kita akan membahas: ✅ Landasan hukum tata urutan peraturan perundang-undangan ✅ Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 ✅ UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis ✅ Perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen ✅ Kesepakatan mendasar dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 ✅ Ketetapan MPR (TAP MPR) ✅ Kedudukan dan contoh TAP MPR yang masih berlaku ✅ Undang-Undang (UU) ✅ Fungsi dan pembentukan Undang-Undang ✅ Tahapan penyusunan Undang-Undang ✅ Peran DPR, Presiden, dan DPD dalam pembentukan Undang-Undang ✅ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ✅ Pengertian dan fungsi Perppu ✅ Ketentuan Perppu berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 ✅ Peraturan Pemerintah (PP) ✅ Fungsi dan proses pembuatan Peraturan Pemerintah ✅ Peraturan Presiden (Perpres) ✅ Fungsi dan proses penyusunan Peraturan Presiden ✅ Perbedaan Perpres dan Keputusan Presiden (Keppres) ✅ Peraturan Daerah Provinsi ✅ Proses penyusunan Perda Provinsi ✅ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ✅ Proses penyusunan Perda Kabupaten/Kota ✅ Contoh peraturan daerah di Indonesia 🇮🇩 UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 🏛️ Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah memiliki kedudukan masing-masing dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk mengatur berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 🏘️ Peraturan Daerah dibuat untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun dibuat untuk daerah tertentu, peraturan tersebut tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi ini cocok untuk siswa kelas 8 SMP sebagai bahan belajar Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka, mengerjakan tugas sekolah, memahami jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, maupun mempersiapkan asesmen. Jangan lupa Like 👍, Subscribe 🔔, dan Share 📤 agar semakin banyak siswa yang dapat belajar bersama Guru Belajar86 Media. Semoga video Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini bermanfaat dan membantu kalian memahami materi Pendidikan Pancasila Kelas 8 dengan lebih mudah. #PendidikanPancasilaKelas8 #JenisPeraturanPerundangUndangan #TataUrutanPerundangUndangan #PeraturanPerundangUndangan #KurikulumMerdeka #GuruBelajar86 #PendidikanPancasila #MateriKelas8