Audien dengan Komisi D DPRD Jateng, Driver Ojol Suarakan Kenaikan Tarif dan Tolak Jadi Buruh

Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aliansi Satu Komando (SAKO) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Selasa (6/10/2026). Massa aksi kemudian diterima oleh Komisi D DPRD Jawa Tengah untuk melangsungkan audiens sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penyesuaian tarif, transparansi potongan aplikasi, serta kejelasan status hukum hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Pendiri SAKO, Rahmat, menegaskan bahwa para pengemudi menolak dialihkan statusnya menjadi buruh atau karyawan. Mereka menuntut keberlanjutan sistem kemitraan, namun dengan perjanjian yang lebih adil dan tidak dibuat secara sepihak oleh penyedia aplikasi. Selain masalah status kerja, Rahmat menyoroti ketimpangan antara biaya operasional kendaraan yang terus melonjak akibat kenaikan harga BBM serta suku cadang, dengan tarif minimum pengantaran yang dirasa tak lagi relevan. Pihaknya mendesak pemerintah agar merevisi Keputusan Menteri Perhubungan KP 667 dan KP 1001 Tahun 2022 guna menaikkan tarif batas minimum sebesar 20 hingga 25 persen, serta membatasi potongan aplikasi maksimal 15 persen. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nur Sa'adah, menyebutkan kalau pemerintah provinsi sangat mengapresiasi dan mendukung penuh aspirasi para driver ojol di Jateng. Dewan berjanji akan meneruskan poin-poin tuntutan itu ke kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Kementerian Koperasi dan UMKM.