KMP Belum Maksimal, Narasumber Irwan Basir Dorong Sinergi Pemerintah dan Niniak Mamak

Irwan Basir Soroti Kendala Lahan Koperasi Merah Putih, Dorong Sinergi dengan Pemerintah Narasumber, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, mengatakan keberadaan Koperasi Merah Putih harus diarahkan untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Irwan, secara kelembagaan program Koperasi Merah Putih telah memiliki dasar pemikiran dan payung hukum yang jelas. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana koperasi. Ia menyebut kebutuhan lahan yang dipersyaratkan berada di kisaran 700 hingga 1.000 meter persegi. Sementara itu, berdasarkan kondisi di lapangan, lahan dengan luasan tersebut masih sulit ditemukan. “Untuk lokasi tanah yang diminta sekitar 700 sampai 1.000 meter persegi, sampai sekarang masih belum ditemukan. Kalau lahan di bawah luasan tersebut memang banyak, tetapi belum memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan,” ujar Irwan. Irwan menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih. Karena itu, diperlukan koordinasi antara pengurus koperasi, pemerintah daerah, pemerintah di tingkat kelurahan atau desa, serta pemangku adat untuk mencari solusi atas persoalan lahan. Menurutnya, komunikasi dengan kepala wilayah dan niniak mamak menjadi bagian penting dalam upaya mencari lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan koperasi. “Ini yang menjadi kelemahan kita dalam mengadakan pembangunan Koperasi Merah Putih. Karena itu, perlu kita bicarakan bersama, baik dengan pemerintah maupun dengan niniak mamak, agar ada solusi terhadap persoalan lahan ini,” katanya. Di sisi lain, Irwan menyampaikan bahwa aktivitas kelembagaan koperasi tetap perlu diperkuat, termasuk melalui partisipasi anggota dan penerapan kewajiban simpanan anggota sesuai ketentuan koperasi. Ia menilai koperasi tidak cukup hanya dibentuk secara administratif, tetapi harus mampu menjalankan kegiatan usaha yang nyata dan memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya serta masyarakat. “Kalau Koperasi Merah Putih ini berjalan dengan baik, tentu yang diharapkan adalah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengawasan dan manajemen koperasi harus dilakukan secara serius,” ujarnya. Irwan menegaskan, posisi pengawas bukan hanya berkaitan dengan mengawasi administrasi, tetapi juga memastikan tata kelola koperasi berjalan sesuai aturan dan tujuan pembentukannya. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pengawas, pengurus koperasi dan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi sejak awal dan dicarikan solusi secara bersama-sama. “Kita perlu melihat koperasi ini secara bijak. Dasar pemikirannya sudah ada, payung hukumnya juga sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan bisa disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah,” kata Irwan. Ia berharap Koperasi Merah Putih tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar berkembang menjadi instrumen ekonomi masyarakat yang produktif, mandiri dan berkelanjutan. “Sebagai pengawas, kita harus melihat realitas di lapangan. Apa yang menjadi kendala harus dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, sehingga koperasi benar-benar bisa berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya.